Bangkok, June 14, 2026 Bangkok, 14 Juni 2026 — Presiden Majelis Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (CAP) Patani, Romzi Dokho, bersama seluruh pimpinan organisasi masyarakat sipil Patani, mengadakan pertemuan dan bertukar pikiran dengan Kepala Tim Delegasi Perdamaian Provinsi Perbatasan Selatan Thailand, Thanat Suwannanon, di gedung Patani Center pada hari Senin, 7 Juni, demikian dilaporkan oleh Wartani pada 6 Juni 2026.
Selama pertemuan, CAP menyampaikan pandangan dan aspirasi masyarakat Patani, aspirasi Masyarakat harus selalu diperjuangkan dalam setiap momentum.
Perwakilan CAP mengangkat beberapa isu, terutama insiden kekerasan yang mempengaruhi keamanan dan hak-hak warga. Para perwakilan mencatat bahwa masyarakat khawatir tentang polarisasi sosial, penyebaran ujaran kebencian, dan serangan berdasarkan perbedaan pendapat di media sosial.
CAP menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai ruang komunitas yang terbuka dan konstruktif bagi penyampaian perspektif publik.
“Keterlibatan semua pihak dalam proses perdamaian merupakan sumber kekuatan. Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dibangun melalui penghormatan terhadap martabat manusia, keragaman budaya, dan identitas masyarakat lokal,” kata Romzi Dokho dalam pertemuan tersebut.
Tuntutan CAP kepada Delegasi
Atas nama organisasi, CAP menyampaikan sejumlah rekomendasi, termasuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan ruang publik, memperluas partisipasi warga dalam proses perdamaian, mengurangi faktor-faktor pemicu konflik, serta menciptakan kondisi yang mendukung pembentukan kepercayaan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
CAP juga mengusulkan agar saluran komunikasi dibuka untuk meningkatkan kesadaran publik, memfasilitasi pertukaran informasi secara bebas, dan memungkinkan advokasi demi kepentingan publik tanpa rasa takut atau ancaman.
Menanggapi rekomendasi CAP, Thanat Suwannanon menjelaskan bahwa struktur kerja tim negosiasi perdamaian di masa depan akan mencakup tim negosiasi inti, komite untuk pengurangan terorisme, dan komite yang bertugas mengumpulkan perspektif publik.
“Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses perdamaian berjalan sejalan dengan partisipasi masyarakat,” kata Thanat Suwannanon.
Dalam penutupannya, CAP menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, para pemimpin agama, media, serta berbagai jaringan sosial yang berkomitmen untuk menjaga ruang-ruang dialog, saling pengertian, dan hidup berdampingan secara damai di wilayah Patani.
Kunjungan Delegasi Utama Thailand
Sebenarnya, ada berbagai tanggapan yang beragam terkait kunjungan delegasi utama Thailand ke wilayah Selatan; tentu saja, ada yang setuju dan ada pula yang tidak.
Pertanyaan besarnya adalah, apakah ada perubahan dalam kebijakan Bangkok untuk menghentikan kekerasan di wilayah kami?
Read Also: Myanmar’s New Thailand Pivot
Tentu saja, pertanyaan ini sering dibicarakan di antara masyarakat di kafe, forum diskusi organisasi masyarakat sipil (CSO), dan banyak tempat informal lainnya. “Ini bukan sekadar rumor, saya serius,” tegasnya kepada orang-orang di kafe. “Mari kita kritisi situasi terkini,” katanya, “Perang psikologis melalui media sosial telah menjadi bentuk baru pelanggaran yang dialami oleh pemimpin agama, akademisi, aktivis, dan individu yang terlibat dalam advokasi perdamaian di wilayah kami,” Pamorte.com.
“Kami berharap dia mengetahui informasi ini; saya yakin dia sudah menerima laporan dari petugasnya sebelum kunjungannya ke sini,” kata seorang aktivis perdamaian Patani kepada Pamorte.com.“Kami menginginkan perdamaian, tentu saja, tetapi perdamaian harus dicapai dalam konsensus politik baru, kami memiliki hak untuk menentukan masa depan, kami ingin mencapai kemakmuran dan keadilan,” pungkasnya
