BANGKOK \u2013 Perdana Menteri Thailand yang baru, Anutin Charnvirakul, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas Relawan Pertahanan Wilayah (DV) dalam menjaga keamanan di wilayah Selatan. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato kebijakan di hadapan Parlemen pada 9 April 2026<\/p>\n
Melansir Stratosphere Publication pada 1 Mei 2026, strategi ini melibatkan pengalihan tanggung jawab tempur dari tentara reguler kepada warga sipil lokal yang bersenjata ringan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memangkas pengeluaran militer yang membengkak akibat konflik berkepanjangan.<\/p>\n
Awal Mula Pengalihan Keamanan Rencana untuk memindahkan tanggung jawab keamanan kepada warga sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri (MOI) sebenarnya telah didiskusikan oleh jenderal militer Thailand sejak dua tahun lalu. Wilayah target operasi mencakup tiga provinsi perbatasan selatan, di mana pemberontakan separatis selama dua dekade telah merenggut lebih dari 7.700 nyawa.<\/p>\n
Sebelumnya, kelompok separatis Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) cenderung membiarkan para relawan DV karena menganggap tugas keamanan dasar mereka tidak mengancam perjuangan kemerdekaan. Namun, situasi berubah ketika pemerintah mulai menempatkan DV di garis depan pertempuran.<\/p>\n
Peringatan dan Lonjakan Kekerasan BRN merespons strategi baru ini dengan peringatan keras melalui selebaran dan poster di seluruh wilayah yang bergejolak, mendesak para relawan DV untuk berhenti dari pekerjaan mereka. Selama dua tahun terakhir, BRN telah meluncurkan berbagai serangan kejam terhadap instalasi Kementerian Dalam Negeri yang dijaga oleh personel DV.<\/p>\n
Military tension also escalated following the death of Paramilitary Ranger Darun Daroheng on March 24, 2026, whom the army labeled a “shahid” (martyr). Despite the high operational risks for these untrained civilians, the Thai government remains steadfast in its strategy, though its ultimate effectiveness remains to be seen.<\/p>\n